Sultra – Wanipedes.id, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Suryadi, S.Pd., M.Pd., M.H., angkat bicara terkait belum cairnya kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi tenaga pendidik di tingkat SMA, SMK, dan SLB yang hingga kini masih tertahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra.
Sebelumnya, para guru yang tergabung dalam Aliansi Guru SMA/SMK dan SLB Sultra telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sultra pada 21 Januari 2025 lalu.
Dalam pertemuan itu, mereka mempertanyakan keterlambatan pencairan berbagai tunjangan, termasuk TPG, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Tambahan Penghasilan (Tamsil). Tertundanya pembayaran ini dikarenakan kebijakan Carry Over, yakni penundaan pembayaran tunjangan ke tahun berikutnya, yang telah diberlakukan sejak 2019.
Akibat kebijakan tersebut, tunjangan guru setiap tahunnya tidak dibayarkan secara penuh. Bahkan, untuk triwulan keempat tahun lalu, TPG hanya dibayarkan selama dua bulan. Kondisi ini memicu keresahan, terutama karena THR dan Tamsil yang seharusnya diberikan sebelum Idul Fitri 2024 pun hingga kini belum diterima.
Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra sudah mendapatkan hak mereka. Selain itu, para guru juga menghadapi persoalan lain seperti keterlambatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan pemotongan gaji dengan nilai bervariasi antara Rp100 ribu hingga Rp600 ribu.
Dalam konferensi pers di salah satu warkop di Kota Kendari pada Minggu (9/2/2025), Ketua PGRI Sultra menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung perjuangan para guru untuk mendapatkan hak mereka. Ia bahkan berencana membawa masalah ini ke PGRI Pusat untuk dibahas lebih lanjut.
“Saya akan ke Jakarta dan berkoordinasi dengan PGRI Pusat,” ujarnya.
Sebagai Kepala Dinas Dikbud Konawe, Suryadi juga berharap agar masalah ini segera diselesaikan sebelum tanggal 20 Februari 2025, atau sebelum pelantikan Gubernur Sultra yang baru.
Ia juga meminta perhatian dari Pj Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum masa jabatannya berakhir.
Jika tak ada respons dari pemerintah, PGRI Sultra bersama para guru akan mengambil langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
“Kami akan terus memperjuangkan hak para guru hingga tunjangan mereka benar-benar dibayarkan,” tutupnya.
